Mendiknas Kaji Biaya Mahal Pendidikan RSBI

Mendiknas Kaji Biaya Mahal Pendidikan

User Rating: / 0
PoorBest 

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengaku pihaknya akan mengkaji secara bertahap faktor penyebab biaya mahal pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.

”Pemerintah sudah menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan. Ternyata masih ada pungutan yang dimaksudkan menunjang tetapi membebani,” katanya di Surabaya, Minggu (25/7).
 
Ketika ditemui pers di kediamannya, mantan Rektor ITS Surabaya itu menyatakan pihaknya akan mengkaji penyebab mahalnya biaya pendidikan dan berupaya untuk menurunkannya.
”Misalnya, lembar kerja siswa (LKS) yang bisa berharga Rp 6.000/mata pelajaran, tetapi kalau untuk sembilan mata pelajaran bisa menjadi Rp 54.000. Padahal sudah tidak ada biaya lagi setelah pendaftaran,” urainya.
Karena itu, dirinya terpaksa membeli LKS untuk siswa SD, SMP, dan SMA guna dipelajari. Menurutnya, ternyata LKS itu sebenarnya mirip buku sekolah elektronik (BSE).
”Saya minta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mensinergikan LKS dengan BSE guna mengurangi biaya. LKS lebih mendalam daripada BSE. Tetapi masalahnya bukan hanya itu, melainkan LKS ternyata bisnis sejumlah penerbit ke sekolah-sekolah dan masyarakat yang akhirnya terbebani,” katanya.
Lobi Pengelola Terkait biaya pendidikan, Mendiknas juga mengaku ada dugaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi agak mahal, karena berkaitan dengan lembaga internasional Cambridge.
”Ada dugaan biaya RSBI itu mahal karena pengeluaran mahal. Hal itu berkaitan kerja sama dengan lembaga internasional Cambridge dari Inggris.”
Karena itu, lanjutnya, pihaknya akan melobi pengelola Cambridge untuk bernegosiasi harga, seperti terjadi dalam kerja sama dengan perusahaan yang memproduksi software (peranti lunak). ”Ibaratnya, kita bisa membeli lisensi mereka. Lisensi itu mungkin dengan harga berbeda antara lisensi untuk perorangan dan dunia pendidikan. Itu baru namanya software,” katanya.
Bahkan, ungkap dia, tidak menutup kemungkinan ada lisensi yang bebas biaya bila untuk pendidikan seperti halnya dengan open source (OS). ”Jadi, kita akan melobi agar cost RSBI dapat diturunkan.”
Hal sama juga terjadi di dunia pendidikan tinggi. ”Karena itu, kami akan mengevaluasi BHMN pascaputusan tentang pembatalan UU BHP oleh MK. Evaluasi akan disampaikan dalam rapat bersama Presiden,” tambahnya.
Selain itu, Mendiknas juga mengingatkan lembaga pendidikan untuk tidak mudah melakukan pungutan kepada siswa atau mahasiswa tanpa melihat peta kondisi orang tua mereka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s